Ketentuan Cuti Lebaran ASN 2022: Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Simak ketentuan cuti lebaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2022. Mengutip , Pemerintah telah memberikan izin bagi masyarakat termasuk ASN untuk dapat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman saat Lebaran. Akan tetapi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melarang ASN yang melaksanakan mudik Lebaran tahun ini menggunakan mobil dinas.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cuti Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Lalu apa saja ketentuan cuti Lebaran 2022 bagi ASN? Mengutip dari , berikut ketentuan cuti Lebaran ASN 2022:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pada instansi Pemerintah dapat memberikan cuti tahunan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. 2. Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan kelancaran pelayanan publik, pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, dan jumlah pegawai dari masing masing Instansi Pemerintah. 3. Pemberian Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan ke luar daerah, mudik dan/atau ke luar negeri selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, agar selalu memperhatikan dan mematuhi: A. Status risiko persebaran Covid 19 di wilayah asal dan/atau tujuan perjalanan. B. Peraturan dan/atau kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

C. Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Sattuan Tugas Penanganan Covid 18, Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya. D. Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan E. Penggunaan platform PeduliLindungi.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Pemerintah agar memastikan seluruhpejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur ataupun kepentingan lain di luar kepentingan dinas.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.